306 Sekolah Rusak

Senin, 9 Februari 2009 | 05:16 WIB
Sumber : Kompas Cetak

JAKARTA, MINGGU - Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan perbaikan total pada sekolah-sekolah yang rusak parah tidak memadai. Dari 306 sekolah yang rusak dan rawan ambruk, hanya 19 sekolah yang akan direhabilitasi total. Kekurangan dana menjadi alasan utama.

Menurut Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan DKI Jakarta Didi Sugandhi, Minggu (8/2) di Jakarta Pusat, dalam APBD 2009, anggaran untuk perbaikan total sekolah yang rusak parah mencapai Rp 190,5 miliar. Namun, anggaran itu hanya cukup untuk memperbaiki sembilan SDN, lima SMPN, tiga SMAN, dan dua SMKN.

Minimnya jumlah sekolah yang akan diperbaiki secara total, kata Didi, membuat Pemprov tak berani menjamin tidak akan ada sekolah yang ambruk tahun ini.

Rata-rata usia sekolah di Jakarta yang sudah rusak parah mencapai di atas 30 tahun. Kerusakan konstruksi mencapai 65 persen dan tidak ada ruang penunjang, seperti perpustakaan, UKS, dan laboratorium.

”Bagi sekolah yang rusak parah, tetapi belum mendapat anggaran untuk perbaikan total, Pemprov akan mengusahakan melalui perbaikan berat. Perbaikan berat akan menambah masa pakai 5 sampai 10 tahun,” kata Didi.

Perbaikan berat pada tahun ini akan dikerjakan di 265 gedung sekolah. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 321,99 miliar.

Perbaikan berat itu juga belum memadai untuk memperbaiki 274 gedung sekolah yang rusak berat. Apalagi jika sebagian dana digunakan untuk memperbaiki sekolah yang rusak parah agar tidak ambruk.

Selain perbaikan total dan perbaikan berat, DKI juga merencanakan relokasi untuk sekolah-sekolah yang selalu tergenang pada saat musim hujan.

Data Dinas Pendidikan, 132 sekolah berada di lokasi yang rawan banjir, termasuk sekolah favorit SMAN 8 Bukit Duri. Seringnya terendam air membuat kualitas bangunan sekolah-sekolah itu mudah rusak. Di sisi lain, proses belajar-mengajar juga sering terganggu.

Namun, proses relokasi sekolah menghadapi kesulitan pengadaan lahan. Relokasi sekolah tingkat SMA dapat dilakukan di kawasan yang agak jauh. Namun, relokasi SD dan SMP tidak mungkin jauh dari lokasi semula karena siswanya berasal dari lingkungan tersebut.

Janji Wagub

Tidak sebandingnya jumlah sekolah yang rusak parah dan yang diperbaiki secara total membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto dianggap ingkar janji. Pada akhir tahun 2008, Prijanto menjanjikan semua sekolah yang rusak parah akan diperbaiki agar tidak ada sekolah yang sampai ambruk.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Achmad Husein Alaydrus, mengatakan, Pemprov DKI harus mengalokasikan tambahan dana untuk perbaikan total sekolah yang rusak parah dalam anggaran biaya tambahan, pertengahan tahun ini.

”Pemprov seharusnya memiliki prioritas dalam merencanakan anggaran. Anggaran-anggaran yang tidak terlalu mendesak harus dicoret dan diarahkan untuk memperbaiki gedung sekolah yang rusak,” kata Alaydrus.

Menurut Alaydrus, jika ingin meningkatkan kualitas pendidikan, Pemprov harus memprioritaskan perbaikan gedung sekolah. Siswa tidak akan tenang belajar jika gedung sekolah mereka dapat ambruk sewaktu-waktu. (ECA)