Depdiknas Bangun Lima SMK di Daerah Perbatasan

Oleh: Egi

Departemen Pendidikan Nasional tahun ini akan mulai membangun lima sekolah menengah kejuruan (SMK) di daerah perbatasan. Tiga dari lima SMK tersebut akan didirikan di perbatasan Indonesia-Malaysia, yaitu di Nubukan, Kalimantan Timur, serta di Taloh dan Entikong, di Kalimantan Barat. Dua SMK lainnya akan didirikan di perbatasan Indonesia-Filipina tepatnya di Tahuna, Sulawesi Utara, dan di perbatasan Indonesia-Vietnam-Thailand, yaitu di Natuna, Kepulauan Riau.

Direktur Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Joko Sutrisno mengatakan, pendirian SMK-SMK ini dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan di sektor ekonomi, dan bisnis sekaligus juga sebagai bagian dari upaya mengamankan negara.

"Jika perekonomian tumbuh semakin pesat dan kebutuhan masyarakat tercukupi, maka daerah perbatasan di wilayah Indonesia akan tetap aman dan tidak akan mungkin bergeser menjadi milik negara lain," ujarnya, dalam acara Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMK I Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 di GOR Suroto di Kompleks Akademi Militer Magelang, Kamis (26/2).

Pembangunan SMK akan segera dilaksanakan minggu depan. Pada tahap selanjutnya, masing-masing SMK tersebut akan memiliki program kejuruan yang berbeda-beda sesuai dengan potensi sumber daya alam yang ada di sekitarnya.

Pembangunan SMK di daerah-daerah perbatasan ini, menurut Joko, dilaksanakan Departemen Pendidikan Nasional bekerja sama dengan TNI. Selain dalam kegiatan pembangunan fisik gedung sekolah, TNI nantinya juga akan dilibatkan sebagai tenaga pengajar. "Para anggota TNI nantinya akan membantu mengajarkan materi pelajaran bela negara dan cinta tanah air," terangnya.

Mengikuti program TNI manunggal pendidikan, keterlibatan personel TNI untuk mengajar materi bela negara dan cinta Tanah Air ini juga akan dilaksanakan di SMK-SMK lainnya.

Kekurangan 10.000 guru

Saat ini, Joko mengatakan, masih terjadi kekurangan 10.000 guru SMK. Kekurangan tenaga pengajar ini terjadi merata hampir di 7.446 SMK di Indonesia. "Terutama sekali, kekurangan tenaga guru terjadi pada SMK-SMK yang berdiri di daerah pedesaan dan terpencil, jauh dari pusat keramaian," terangnya.

Untuk menutup kekurangan guru tersebut, Joko mengatakan, SMK biasanya mendatangkan tenaga pengajar dari luar, yaitu dari kalangan mahasiswa yang baru menempuh kuliah kerja nyata (KKN), praktisi di perusahaan-perusahaan, dan personel TNI.

Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Inu Kertapati mengatakan, selain guru, para siswa SMK juga perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang dekat dengan dunia kerja.

"Kerja sama pelatihan dan program magang di sekolah-sekolah juga harus terus ditingkatkan, agar para siswa SMK semakin trampil dan terbiasa dengan dunia kerja yang akan digelutinya kelak," terangnya.